Notification

×

Iklan

Iklan

JRPM Minta KPK Usut dan Tangkap Kadis Dikbut Kab Tanjab Jika Ada Kerugian Negara

Jumat | 12/20/2019 WIB Last Updated 2019-12-20T14:19:54Z
Kuala Tungkal - Sekertaris Jaringan pejuang masyarakat (JRPM) DPW prov jambi, Marjoni, dalam menanggapi berita yang sedang viral dimensos dalam sepekan ini" untuk itu kami minta KPK usut dan tangkap kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tanjung jabung barat, provinsi jambi, jika benar adanya kerugian negara didalam realisasi anggaran dinas pendidikan dan kebudayaan didalam TA 2017-2018 tersebut 20/12.




Dari hasil audit BPK RI didalam pengelolaan anggaran keuangan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten tanjung jabung barat, provinsi jambi dalam kurun dua tahun aggaran yaitu tahun anggaran 2017 - 2018 lalu.




Dari hasil audit LHP BPK RI nomor: 22.A/LHP/XVIII.JMB/5/2019. Serta hasil audit No.10.A/LHP/VIII.JMB/5/2018.dimana dari sejumlah temuan tersebut hal ini dapat dilaporkan. Ungkap lhp bpk ri.


"Dari beberapa temuan tersebut hal ini kami nilai adanya unsur yang dapat mengarah menjadi kerugian negara.


"Berikut beberapa temuan dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI didalam dalam kurun dua tahun anggaran di dinas dikbud Kabupaten Tanjab Barat.


Pada laporan realisasi TA 2018 lalu dimana biaya makan minum sebesar rp 897.805.000,00 yang tidak didukung dengan bukti bukti yang kuat dan sah seperti bukti kwitansi asli dari rumah makan/usaha ketring penyedia makanan dan minuman tersebut.


Kemudian terdapat belanja modal peralatan dan mesin sebesar rp 157.800.212,00 diduga tidak dapat dibuktikan keberadaan nya.




Kemudian sejumlah aset yang tidak diketahui keberadaan nya sebesar Rp 730.582.500,00. Serta lain lain.Sumber pdf lhp BPK RI.



Demikian juga pada laporan realisasi anggaran tahun 2017 dimana juga terdapat beberapa pembiayaan dan aset yang tidak dapat dibuktikan keberadaan nya salah satunya seperti biaya non fisik,renovasi dan rehabilitasi gedung dan bangunan yang belum di distribusikan ke aset induknya pada laporan realisasi TA 2017 sekitar rp 66.975.378.599,14 serta beberapa temuan lain. Ungkap lhp BPK RI.



Kepada kami kepalaikbud, drs martunis,diruang kerjanya10/2019.mengatakan dengan nada tinggi " kamu itu belum tau tentang APBD tanjab barat seperti apa, ucapnya.



"Uang segitu belum cukup untuk membutuhi kebutuhan pendidikan sekabupaten yang sedemikian besarnya seperti kabupaten kita ini. Tambahnya.



Kemudian ketika ditanya mengenai bagaimana pak dengan adanya temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut? 'beliau menjawab,"udalah lah masalah laporan itu masih sedang kami perbaiki.sambil menutup pembicaraan. Ujarnya. /ngl
×
NewsKPK.com Update