Rombongan Dewan Kabupaten Semarang tersebut diketahui disambut oleh Ketua Komisi I Fathuri, Ramli dan Junaidi.
Kepada awak media Fathuri mengatakan, kedatangan rombongan dewan Kabupaten Semarang tersebut mempertanyakan trik atau cara Kabupaten Muaro Jambi dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah).
''Saya jelaskan tadi jika kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menangulangi bencana kebakaran hutan. Sebab, kebakaran hutan ini bukan hanya jadi tanggungjawab kabupaten saja tetapi sudah menjadi tanggungjawab nasional,'' terang Fathuri.
Selain mengenai penanggulangan kebakaran hutan, lanjut politisi PAN ini, dewan Semarang juga mempertanyakan pengelolaan APBD Muaro Jambi terutama kesehatan dan pendidikan.
''Ada aturan yang menyebutkan jika 10 persen APBD untuk Kesehatan dan 20 Persen untuk Pendidikan. Dan mereka mempertanyakan apakah sudah diberlakukan. Untuk Muaro Jambi sudah kita lakukan sejak peraturan itu disahkan,'' sebut Fathuri.
Karena menurut sudut pandang Anggota Dewan dari Semarang ini bahwa Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten yang menghasilkan tanda buah segar kelapa sawit oleh karena itu mereka (Anggota Dewan Semarang) tersebut mempertanyakan cara pemerintah menanggulangi limbah sawit tersebut.
''Kita pernah melakukan limbah kelapa sawit jadi energi listrik. Tetapi karena per-KWH hanya 900 tidak berbanding dengan biaya yang dikeluarkan jadi tidak dilanjutkan,'' jelas Fathuri kepada beberapa orang anggota dewan dari Kabupaten Semarang itu. (Rdn/ADV)
